PBB Online

Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda

BPHTB

Admin Dispenda | Rabu, 17 Desember 2014 - 15:33:22 WIB | dibaca: 876 pembaca

Dasar Hukum :
- Peraturan Daerah No. 
Definisi :
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Obyek, Subyek dan Wajib Pajak :
Obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi :
a. Pemindahan hak karena :
    - Jual beli
    - Tukar menukar
    - Hibah
    - Hibah wasiat
    - Waris
    - Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
    - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
    - Penunjukkan pembeli dalam lelang
    - Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
    - Penggabungan usaha
    - Peleburan Usaha
    - Pemekaran Usaha atau
    - Hadiah
b. Pemberian hak baru karena :
    - Kelanjutan pelepasan hak atau
    - Diluar pelepasan hak
Hak atas tanah adalah :
a. Hak milik
b. Hak guna usaha
c. Hak guna bangunan
d. Hak pakai
e. Hak milik atas Satuan Rumah Susun dan
f.  Hak pengelolaan 
Obyek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah obyek pajak yang diperoleh :
a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan     orgainisasi tersebut
d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
e. Orang pribadi atau badan karena wakaf dan
f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 
Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan 
Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif ;
1. Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal :
    a. Jual beli adalah harga transaksi
    b. Tukar menukar adalah nilai pasar
    c. Hibah adalah nilai pasar
    d. Hibah wasiat adalah nilai pasar
    e. Waris adalah nilai pasar
    f.  Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
    g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
    h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
    i.  Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
    j.  Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar
    k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
    l.  Pemekaran usaha adalah nilai pasar
   m. Hadiah adalah nilai pasar dan
   n.  Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
2. Jika NPOP dari huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak     yang dipakai adalah NJOP PBB.
3. Apabila NJOP PBB belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, besarnya NJOP PBB dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP PBB.
4. Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
5. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).