PBB Online

Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda Silahkan Masukkan Nomor NOP Anda

Profil

Admin Dispenda | Senin, 08 Desember 2014 - 13:00:01 WIB | dibaca: 1869 pembaca

A. GAMBARAN UMUM

Untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih efisien untuk perkembangan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan.

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare. Sususan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2.

 

Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare.

 

Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

 

Pada tanggal 7 Februari 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

 

Pembentukan kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana yang di inginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesesuaian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan, baik dalam hal pembiayaan maupun kesiapan porsenil dan ketersediaan sarana dan prasarana.

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta.